TERNATE, indonesianasional.com– Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi harapan besar untuk memajukan dunia pendidikan di daerah ini. Program ini dirancang untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, memenuhi kebutuhan siswa, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, sorotan tajam kini tertuju pada SMA Negeri 2 Kota Ternate, yang diduga menyalahgunakan dana BOSDA untuk kepentingan pribadi, jauh dari tujuan mulia yang telah dicanangkan.
Seorang warga Maluku Utara yang peduli terhadap kemajuan pendidikan setempat mengungkapkan kekecewaannya atas pengelolaan dana BOSDA di SMA Negeri 2 Ternate. Menurut laporan, dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar siswa justru diduga dibagikan kepada guru dan wakil kepala sekolah dalam jumlah tertentu. Lebih jauh, dugaan manipulasi laporan kegiatan dengan melampirkan bukti foto yang diduga direkayasa menjadi indikasi kuat adanya praktik tidak transparan.
“Bapak Amirudin, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ternate, diduga terlibat dalam praktik ‘main mata’ dengan oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Tujuannya, untuk menyalahgunakan dana BOSDA dan bahkan ada upaya untuk menjadikan beliau sebagai kepala sekolah definitif, meskipun tidak memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku,” ungkap warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga tersebut juga menyoroti bahwa praktik semacam ini bukanlah hal baru. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara disebut-sebut memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam pengelolaan dana BOS yang bermasalah dengan sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate.
“Kami sangat bangga dengan kebijakan dana BOSDA yang dicanangkan pimpinan kami untuk melancarkan proses pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan, khususnya di SMA Negeri 2 Ternate, sangat mengecewakan. Dana ini seolah hanya menjadi ajang bagi-bagi keuntungan pribadi,” tambahnya.
Menurut informasi yang dihimpun, dugaan manipulasi ini dilakukan dengan cara melampirkan laporan kegiatan fiktif yang didukung oleh bukti foto yang direkayasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas dan pengawasan dalam penggunaan dana BOSDA di sekolah tersebut. Padahal, dana BOSDA seharusnya digunakan untuk kebutuhan nyata seperti pengadaan alat belajar, pengembangan perpustakaan, atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa.
Warga Maluku Utara ini memohon perhatian serius dari pimpinan daerah, khususnya Gubernur Maluku Utara, untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan ini.
“Kami berharap pimpinan kami dapat mengambil langkah tegas demi menjaga integritas dunia pendidikan. Pendidikan adalah masa depan anak-anak Maluku Utara, dan kami tidak ingin dana yang seharusnya untuk mereka justru disalahgunakan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak SMA Negeri 2 Ternate maupun Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara terkait tuduhan ini. Namun, isu ini telah mencuri perhatian publik dan memicu desakan untuk dilakukan audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas untuk memastikan dana pendidikan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Kasus dugaan penyalahgunaan dana BOSDA ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan semangat untuk memajukan pendidikan di Maluku Utara, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama menutup celah korupsi dan memastikan setiap rupiah dana BOSDA digunakan demi kepentingan siswa dan kemajuan pendidikan di negeri ini.
TIM/RED
