suara-indonesia-nasional/Muara Enim – Mafia BBM Jenis Solar yang merajalela di Sumatera Selatan semakin memperlihatkan wajahnya yang kejam dan tak terbendung. Penimbunan dan pengoplosan solar subsidi yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, ternyata bukan hanya terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, namun juga di wilayah lain seperti Muara Enim. Meski aparat penegak hukum (APH) sudah melakukan sejumlah upaya, namun masih ada kesan bahwa wilayah tersebut ‘ sulit tersentuh hukum ‘.
Di Palembang, polisi (BARESKRIM MABES POLRI) dan tni (PUSPOMAD) berhasil menggagalkan aksi penimbunan dan pengoplosan solar subsidi di sebuah gudang milik inisial SP, yang terletak di JL. PT Muara Kelingi, Karya Jaya, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah. Mengapa mafia BBM subsidi ini bisa berkembang pesat, tidak hanya di Palembang, tetapi juga di Ogan Ilir dan Muara Enim.
Salah satu penemuan team awak media ialah gudang penimbunan dan pengoplosan BBM Jenis Solar yang di kabarkan terbesar di Kabupaten Muara Enim, yang diduga dimiliki oleh inisial (EDW) tepatnya di JL. Patratani, Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim
” Diduga gudang dimiliki oleh (EDW) sudah lama beroperasi, sering mobil tangki biru putih dan buck truk bahan keluar masuk ke dalam gudang tersebut di pagi maupun malam hari, namun kami cukup cemas dan takut kalau lagi lewat sini gudang terbakar atau meledak seperti yang sering terjadi.” Ujar warga. Selasa (12-Agustus-2025)
Berbagai laporan menunjukkan bahwa selain di Ogan Ilir, praktik penimbunan dan pengoplosan solar juga terjadi di wilayah Muara Enim, dengan jaringan yang lebih sulit untuk dibongkar. Ogan Ilir dan Muara Enim seolah menjadi zona aman bagi para pelaku penimbunan dan pengoplosan, karena aparat hukum setempat terkesan ‘tutup mata’ atau bahkan ‘pura-pura tidak tahu’. Bagaimana bisa wilayah yang jelas terindikasi adanya mafia BBM subsidi, masih sulit disentuh oleh aparat penegak hukum.
Bahkan, laporan dari warga sekitar menyebutkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam tubuh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk kepolisian. Diduga ada mekanisme ‘setoran’ yang membuat beberapa oknum aparat melindungi jaringan mafia BBM tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa penanganan masalah ini tidak maksimal dan terkesan ‘setengah hati’.
Pihak kepolisian dalam hal ini tentu harus mengevaluasi kinerja mereka dilapangan. Jika memang ada dugaan bahwa beberapa wilayah, terutama Ogan Ilir dan Muara Enim, dilindungi oleh oknum-oknum tertentu, mka ini menjadi masalah besar bagi institusi kepolisian itu sendiri. Kenapa bisa wilayah tersebut terlepas dari pengawasan, padahal laporan masyarakat sudah banyak bermunculan? Apakah karena adanya dugaan ‘setoran’ yang mengalir ke APH? Atau adakah alasan lain yang menjadikan kedua wilayah tersebut sulit disentuh hukum.
Bukti konkret mengenai keberhasilan penggerebekan di Palembang menunjukan bahwa masih ada harapan bagi pemberantasan praktik mafia BBM subsidi ini. Namun, penggerebekan yang hanya berfokus pada satu titik saja tentu tidak akan menyelesaikan akar masalah. Jika tidak ada perhatian serius dari pihak kepolisian dan instansi terkait, mafia BBM subsidi ini akan terus merajalela dan merugikan masyarakat serta negara. Instansi terkait harus turun tangan dengan serius, melakukan pengawasan lebih ketat, dan menindak tegas setiap oknum yang terlibat dalam jaringan mafia ini, agar ketersediaan BBM subsidi dapat tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang salah.
“Jangan biarkan mafia BBM terus menggerogoti anggaran negara dengan menyengsarakan rakyat kecil.” Tambah salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Keberhasilan penggerebekan di Palembang harus menjadi titik awal bagi pemberantasan mafia BBM bersubsidi yang sudah menggurita di Sumsel. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin praktik ilegal ini akan terus berkembang dan makin merusak tatanan ekonomi masyarakat. Ogan Ilir dan Muara Enim harus segera dijadikan fokus utama penindakan, karena mafia ini tak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kredibilitas aparat penegak hukum itu sendiri.
(Ali/Pasukan Garuda Hitam Media Partner)
